Bawaslu Dorong Lembaga Pemantau Awasi Pemilu 2019
Wednesday, 11 July 2018
Bawaslu Dorong Lembaga Pemantau Awasi Pemilu 2019

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan sertifikat kepada sejumlah lembaga pemantau pemilu 2019. Hingga saat ini ada lima lembaga yang dinyatakan sudah terakreditasi resmi sebagai lembaga pemantau pemilu yakni JPPR, Perludem, GMKI, Laskar Anti Korupsi Indonesia, dan Pijar Keadilan.

"Ada tiga yang perlu diverifikasi Bawaslu yakni KIPP, KAMMI, dan (UU) Universitas NU," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, (11/7/2018).

Afif mengungkapkan, saat ini keterlibatan lembaga pemantau pemilu semakin berkurang padahal penting untuk melakukan pengawasan baik kepada peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

"Teman-teman pemantau lah yang punya kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kami maupun KPU. Kami harap makin banyak pemantau yang mendaftar," tuturnya.

 bawaslu

Dengan keterbatasan pengawas yang ada di Bawaslu, kata Afif hal ini penting guna mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah.

"Kami harap setelah ini kita bisa sinergi kerja pengawasan dan pemantauan dengan teman-teman. Kami istilahnya seremoni penyerahan sertifikatnya kemudian kerja di daerah yang akan memantau, dan ini penting sebagai mitra pengawal demokrasi di Indonesia," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengawalan terhadap data pemilih menjadi isu yang biasa menarik perhatian.

"Dari catatan kami dari 17 provinsi yang melakukan pilkada, ada 1,4 persen atau 2 juta pemilih DPT di Pilkada. Ini menunjukkan persoalan ketika banyak pemilih masuk DPT maka pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU belum maksimal," terangnya.

"Ini jadi pekerjaan rumah bersama, DPS sudah ditetapkan dan basisnya adalah DPT Pilkada atau pemilu terakhir. Mestinya penyelenggara memastikan bagaimana data pemilih kemarin jadi basis untuk DPS," pungkasnya.

(wal)