Tergerusnya Ruang Aman Perempuan
Thursday, 08 March 2018
Tergerusnya Ruang Aman Perempuan

Lembar Fakta dan Poin Kunci
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018
Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme

Jakarta, 7 Maret 2018
Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan
1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret.

2. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalayanan bagi perempuan korban kekerasan.

3. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum.

4. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. 5. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001.

Temuan dalam Catatan Tahunan 2018
1. Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalayanan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.

2. Setiap tahun, CATAHU selalu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 3 ranah yakni:
A) Ranah Personal/Privat. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban;
B) Ranah Publik/Komunitas. Jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal;
C) Ranah Negara. Artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

3. Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalayanan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%), dan ranah negara 247 kasus (1,8%).

4. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan trend yang sama, ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 932 kasus (80%) dari total 1.158 kasus yang masuk. Ranah Privat/Personal

5. CATAHU 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalayanan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.

6. Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).

7. Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).

8. Di tahun ini, CATAHU juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah privat/personal adalah pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang, kemudian diperingkat ketiga adalah paman sebanyak 322 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya kasus incest.

Ranah Publik/ Komunitas
9. Kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.528 kasus (26%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.670 kasus (76%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikis 198 kasus (6%), dan kategori khusus yakni traf icking 191 kasus (5%), dan kasus pekerja migran 3 kasus.

10. Tiga (3) jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (708 kasus), dan perkosaan (669 kasus).

Ranah Negara
11. Di Ranah (yang menjadi tanggung jawab) Negara, dari sebanyak 247 kasus adalah kasus kriminalisasi dalam konflik sumber daya alam, termasuk diantaranya penggusuran di wilayah Bali, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Catatan-Catatan Lain

12. CATAHU 2018 mencatat dan memberikan perhatian serius pada persoalan:
1) Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Maya: Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Maya, Penghakiman Digital Bernuansa Seksual, Penyiksaan Seksual M di Cikupa Tangerang, Kasus Persekusi Online dan Of line dokter F, Situs dan Aplikasi: Prostitusi Online Berkedok Agama di Ayopoligami.com dan Nikahsirri.com, BN: Perempuan dan UU ITE, Lolly Candy: Kerentanan Ekspolitasi Seksual Anak Perempuan di Dunia Maya, Semprotku.com, dan Eksploitasi Tubuh Perempuan.

2) Kekerasan Seksual: Kasus Perkosaan Gang Rape Siswi SMP di Bengkulu, Perkosaan Anak di Sekolah TK Mexindo Bogor oleh Penjaga Sekolah, dan Pelecehan Seksual di Kereta Api Tujuan Bekasi.

3) Femisida dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Korban Femisida terus Berjatuhan, Disfigurasi
dan Mutilasi, dan Sebuah Modifikasi Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suami Memotong Kedua Kaki Istri.

4) Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Pejabat Publik dan Tokoh Masyarakat: Pernyataan Tito Karnavian, dan Praktik Nikah Siri Anggota DPR RI Berujung Kriminalisasi Korban.

5) Perempuan dalam Pemilukada DKI Jakarta: Ujaran Kebencian Perkosaan dengan Unsur SARA dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Politisasi Identitas Etnis dan Pembangkitan Trauma Tragedi Mei ’98, dan Perempuan Lansia yang Meninggal Terancam tidak Disholatkan.

6) Dimensi Kekerasan dalam Konflik di Papua: Kekerasan Masih Berlanjut di Papua.

7) Politisasi Spiritualitas dan Agama untuk Eksploitasi Seksual: Politisasi Spiritualitas dan Agama untuk Eksploitasi Seksual Kasus Gatot Brajamusti, Kekerasan Seksual oleh Seorang Pendeta, dan Kekerasan Seksual oleh Seorang Dukun.

8) Kriminalisasi Korban KDRT Kasus MF: Tuduhan Penelantaran Anak oleh Mantan Suami, Kasus EJS: Tuduhan Penelantaran Rumah Tangga pada Perempuan Korban KDRT Karena Meninggalkan Rumah.

9) Kekerasan terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan: Fenomena Perkosaan oleh Gang Rape, Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Kasus Perkosaan di Gorontalo, Kriminalisasi Korban Perkosaan, Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Swasta Bergengsi di Jakarta Utara, dan Siswi Berprestasi Korban Perkosaan Dihentikan Hak Pendidikannya.

10) Perempuan dan Terorisme: Perempuan dalam Jaringan Terorisme.

11) Peristiwa Diskriminasi terhadap LGBT Kasus Pembubaran Paksa Aktifitas Seni dan Budaya di Soppeng-Sulawesi Selatan, Kasus Penahanan Transgender di Tanjung Balai-Sumatera Utara, Kasus Penangkapan Transgender (N/P) di Purworejo.

12) Perempuan Pembela HAM: Pemukulan Perempuan Pimpinan Serikat Buruh oleh Kanit Intelkam Kepolisian Resor Metro Tangerang, Perlakuan yang Merendahkan Aktivis Perempuan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Palangkaraya.

13) Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Peristiwa Intoleransi: Kebebasan Beragama dan Peristiwa Intoleransi dalam Pelaksanaan Putusan, Kasus Penyegelan Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok, Kasus Pembubaran Jalsah Salanah (Pertemuan Tahunan) JAI Papua, Cyber Bullying dan Persekusi dalam Konteks Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Diskriminasi dan Perundungan Sebagai Strategi Marketing.

14) Pelanggaran HAM Masa Lalu: Penyerangan Pertemuan Bersama Penyintas 65/66 di LBH Jakarta dan Hoax Kebangkitan PKI, dan Perkembangan KKR di Aceh.

15) Perempuan dan Pemiskinan: Pekerja Rumah Tangga (PRT), Kebijakan Bermigrasi, dan Human Traficking.

a. Pekerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan Seksual dan Kriminalisasi: Standar Ganda Sikap Pemerintah Indonesia tentang Ancaman Hukuman Mati di Dalam Negeri dan di Luar Negeri;
b. Kekerasan terhadap Perempuan Pengguna NAPZA;
c. Kerentanan Pekerja Rumah Tangga: Pidana karena Kehamilan Tidak Dikehendaki, PRT Anak dan Ketidakpahaman tentang Kesehatan Reproduksi;
d. Penggusuran: Pengusiran Janda-janda Pensiunan TNI dari Rumah Dinas TNI Cijantung, Bulak Rantai, Tanah Kusir dan Barabaraya Makassar, dan Penggusuran oleh PT. KAI di Kebon Jeruk, Bandung;
e. Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Konflik Tata Ruang: Pembangkangan Hukum, Dampak dan Ancaman Keberlanjutan Kehidupan Perempuan di Pegunungan Kendeng, Listrik untuk siapa? Konflik Masyarakat Hukum Adat Seko Melawan PT. Seko Power Prima, Hilangnya Tanah Warga Pulau Pari Akibat Penyangkalan Negara, dan Memutus Akses Listrik sebagai Upaya Penaklukan Hak dan Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Karunsi’e Dongi atas Tanahnya.

16) Kemajuan dan Hambatan di Bidang Hukum:
a. Kemajuan: MoU Komnas Perempuan dan LPSK terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/Lembaga untuk “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,” Visum Gratis sebagai Akses Keadilan bagi Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak DKI Jakarta, Integrasi Layanan Darurat 112 Oleh
Pemda DKI untuk Layanan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Putusan Judicial Review
UU Adminduk No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan bagi Penghayat, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum, Putusan
Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Perluasan Pasal Perzinahan, Pasal
Perkosaan dan Pasal Pencabulan yang Berpotensi Merentankan Korban Kekerasan Seksual, Catatan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Presiden Joko Widodo Mengutip Data Komnas Perempuan untuk Mendukung Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kebijakan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Memperluas Akses Pemulihan Perempuan Korban Berusia Anak, dan Kemenangan Perempuan Disabilitas Melawan Diskriminasi.

b. Hambatan: Perkembangan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang Masih Lamban dan Belum Utuhnya Pemahaman Hak Perempuan Korban, Potensi Diskriminasi Baru dalam Amandemen UU KUHP, dan Jalan Panjang RUU PRT.

17) Advokasi Internasional: Isu HAM Perempuan terbanyak direkomendasi dalam 225 Rekomendasi yang Diterima Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR), Kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Kunjungan Informal Pelapor Khusus Adequate Housing ke Indonesia, dan Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Traf icking in Persons Especially Women and Children).***