DPD Golkar Jabar Menolak Penentuan Calon Kepala Daerah Tersentralistik
Friday, 08 December 2017
DPD Golkar Jabar Menolak Penentuan Calon Kepala Daerah Tersentralistik

JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkritik proses rekomendasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bagi seorang kader untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menilai, apa yang pernah terjadi di masa lampau dengan saat ini sungguh sangat jauh berbeda. Dulu rekomendasi cukup dari pengurus provinsi. Namun, sekarang harus dapat persetujuan dari pusat.

"Pada tahun 2008 seorang calon kepala daerah kalau nyalon cukup rekomendasi provinsi, syarat nyalon di KPU cukup oleh DPD Kabupaten," kata Dedi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu menyanyangkan semua keputusan pencalonan saat ini harus persetujuan dari DPP Partai. Dimana persyaratan calon ‎harus direkomendasi DPP Partai melalui rapat pleno.

"Saat ini syarat pencalonan harus berdasarkan rekomendasi DPP dan harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal," tuturnya.

Dirinya tidak setuju dengan adanya sistem yang sentralistik tersebut dimana keputusan berpusat di DPP Partai. Padahal dinamika politik di daerah baik di Kabupaten, Kecamatan atau Provinsi adalah pengurus DPD itu sendiri.

"Ini artinya membuat sistem politik yang tersentralistik dimana sistem itu hanya berlaku pada partai yang komando," katanya.

"‎Sedangkan Golkar yang orang cerdasnya sangat banyak, dinamikanya kuat tidak cocok dengan sistem kepartaian komando seperti ini," tambah dia.

Selain itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi berharap ada terobosan publik yang dilakukan Golkar dalam menunjuk Ketua DPR RI untuk menggantikan Setya Novanto. Salah satunya, misalnya, dengan mengadakan debat secara terbuka.

"Calon Ketua DPR dibuka debat terbuka, di depan masyarakat, live di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat luas mengetahui calon pemimpinnya," ujar Dedi

Menurut dia, hal itu penting karena DPR merupakan representasi dari masyarakat. Sehingga Ketua DPR terpilih harus lah sesuai dengan harapam masyarakat, bukan hanya kehendak partsi.

Terobosan publik lainnya yang diusulkan Dedi adalah dengan membuat survei dari kalangan masyarakat terhadap calon-calon yang akan diajukan. Figur yang mendapatkan hasil tertinggi dari berbagai lembaga survei lah yang nantinya direkomendasikan menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR.

"Kalau itu dilakukan maka Golkar telah melakukan terobosan publik dan ini memantik publik untuk memilih Golkar sebagai partai modern," tutur Bupati Purwakarta itu.

Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Adapun posisi Ketua DPR akan menyesuaikan setelah Munaslub digelar. Dorongan agar Novanto mundur atau digantikan juga datang dari sejumlah fraksi di DPR. (ANP)